SBY dan 36 Capres 2014
"Sekarang ada 36 (orang). Yang penting masing-masing memperkenalkan
dirinya, dan media massa jangan terlalu 'tebang pilih' kepada mereka.
Maka, berikan peluang pada mereka secara obyektif, adil dan fair,
sehingga pada2014 muncul tokoh yang dipilih oleh rakyat dan disukai
rakyat," tegas SBY.
SBY mengaku menyambut baik keinginan puluhan
individu tersebut. Baginya, dengan banyak calon itu baik, sebab makin
banyak yang ingin memimpin dan berbuat lebih baik bagi rakyat, maka
patut disyukuri.
“Banyak pilihan, semua harus calon mendapat
peluang untuk tampil," kata Presiden SBY saat menyampaikan kuliah umum
tentang telaah demokrasi nasional 2013 dalam acara yang diselenggarakan
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Jakarta, Selasa (15/1).
SBY
menilai ada 36 capres yang bakal tampil dan perlu peliputan media yang
adil dan seimbang. Ke-36 tokoh kandidat Capres itu di antaranya,
Aburizal Bakrie, Anas Urbaningrum, Anies Baswedan, Chairul Tanjung,
Dahlan Iskan, Din Syamsuddin, Djoko Suyanto, Hari Tanoesoedibjo, Hatta
Rajasa, Hidayat Nur Wahid, Jokowi, Jusuf Kalla, Kristiani Herrawati,
Luthfi Hasan, Mahfud MD, Marzuki Alie, Megawati Soekarnoputri, Prabowo
Subyanto, Pramono Edhie, Puan Maharani, Rhoma Irama, Rizal Ramli, Sri
Mulyani, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh, Suryadharma Ali,
Wiranto, serta Yusril Ihza Mahendra,
Demokrasi Indonesia menuntut
kematangan masyarakat kalau ingin maju. Demokrasi substansial harus
diwujudkan dengan membentuk pemerintahan yang bersih dan antikorupsi,
serta memiliki rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka
panjang. Krisis ekonomi di AS dan Eropa harus jadi pelajaran berharga.
Dalam
kaitan ini, kematangan demokrasi bakal mendorong tumbuhnya kehidupan
sosial kemasyarakatan yang baik sehingga mendorong semua sektor
kehidupan berkembang termasuk peningkatan kapasitas ekonomi yang
berujung pada kesejahteraan rakyat.
Manakala demokrasi sudah matang dan stabil, ekonomi akan tumbuh baik, karena dukungan publik makin kuat, sense of belonging dan ownership juga menguat sehingga keadilan dan kesejahteraan akan tumbuh dengan baik.
Jika
tak ada aral, kematangan demokrasi Indonesia akan terwujud pada 10
tahun hingga 15 tahun mendatang. Baik demokrasi maupun ekonomi sama
pentingnya dan harus dapat berjalan beriringan, dengan penegakan hukum
yang kuat dan checks and balances yang terjaga.
Tentu,
selalu ada pertanyaan apakah suatu negara mengutamakan demokrasi atau
ekonominya? Sejarah mencatat bahwa di Indonesia era Orde Baru, ekonomi
berkembang namun dalam situasi demokrasi yang tidak bebas dan kemudian
sejarah juga mencatat ada reformasi yang mengoreksi hal tersebut.
Sayang
bahwa demokrasi kriminal justru kian merebak di negeri ini pada era
reformasi akibat merajalelanya korupsi. Untuk itu, harus ada kontrol dan
koreksi dari civil society agar pemilu presiden 2014 berjalan bersih,
jujur dan adil, sehingga bangsa ini terbebas dari ketidakpastian
reformasi dan memburuknya iklim demokrasi akibat korupsi dan politik
transaksional. Akankah itu terwujud? Yang jelas, jalan ke depan makin
terjal.
sumber: INILAH.COM
Selasa, 12 Februari 2013
22.54
Unknown
No comments
0 komentar:
Posting Komentar